KPK, Sebuah 'Anti-Budaya' (Korupsi)?

Andai saya menjadi ketua KPK, hal dasar yang perlu saya pahami adalah bahwa korupsi harus diberantas dengan gerakan yang saya sebut Anti-Budaya Korupsi. Serangkaian ide pun mengalir dengan dilandasi oleh semangat tersebut.

• Mengumumkan setiap pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di media massa, lengkap dengan informasi diri dan kejahatan yang telah dilakukan.
• Mengenakan hukuman sosial, dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Banyak contoh yang bisa dilakukan seperti: melayani anak-anak panti asuhan/panti jompo atau membersihkan sarana-sarana umum, seperti jalan raya, halte busway dan sebagainya.
• Membuat KPK-KPK regional di setiap provinsi yang diisi oleh putra-putra daerah setempat.
• Menjalin kerjasama dengan Kementrian Pendidikan Nasional untuk menempatkan korupsi sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah dengan salah satu kegiatan nyatanya mengunjungi lembaga-lembaga permasyarakatan khusus untuk korupsi.
• Merekrut relawan-relawan anti korupsi. Dalam konteks pemberantasan korupsi, relawan cukup ditempatkan sebagai satuan-satuan tugas pemberi informasi atau tugas-tugas lain yang bisa dilakukan oleh mereka. 

Serangkaian ide diatas bertujuan adalah agar para koruptor jera. Mengembalikan kebiasaan-kebiasaan salah kaprah yang sudah menjadi kewajaran bukanlah hal yang mudah. Diperlukan keberanian ekstra besar dari KPK dan dukungan akar rumput yang agar pemberantasan korupsi berhasil.

Saat budaya tersebut sudah disematkan sebagai identitas dari suatu masyarakat atau bangsa oleh bangsa-bangsa lain di muka bumi ini, diperlukan sebuah Anti-Budaya untuk mengembalikan budaya asli yang dulunya pernah ada. Seandainya saya Ketua KPK…